Pemalang, cyberSBI.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Lindu Aji Garis Lurus Pemalang menggelar aksi damai dengan menampilkan kesenian tradisional di depan Pendopo Kabupaten Pemalang, Rabu (3/9/2025). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial, terutama antara kondisi rakyat dengan kemewahan fasilitas DPRD.
Massa menyoroti fakta bahwa Pemalang tercatat sebagai kabupaten termiskin keempat di Jawa Tengah, namun memiliki gedung DPRD yang disebut-sebut termegah di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. Mereka menilai kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan, di mana rakyat masih bergelut dengan kemiskinan sementara wakil rakyat hidup dalam kesejahteraan.
Selain itu, mereka juga menolak Peraturan Bupati yang mengatur besarnya tunjangan perumahan DPRD. Disebutkan, Ketua DPRD mendapat Rp40 juta per bulan, wakil ketua Rp30 juta, dan anggota DPRD Rp20,45 juta. Massa menuntut agar Bupati Anom bersama Wakil Bupati Nurkholes segera mencabut aturan tersebut.
Isu pemerataan pembangunan turut menjadi sorotan. Menurut warga, pembangunan lebih terpusat di kota, sementara infrastruktur desa, khususnya jalan ekonomi, terabaikan. Padahal, akses jalan desa dinilai penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Aksi ini dikemas unik dengan kesenian rakyat seperti jaran ebeg, sintren, dan ronggeng. Namun, massa menilai bahwa simbol budaya yang ditampilkan pemerintah, misalnya tugu jaran ebeg di beberapa titik kota, masih sebatas pajangan tanpa ada upaya serius untuk mendukung kehidupan seniman lokal.
Dalam pernyataan sikapnya, massa mengajukan enam tuntutan, mulai dari pemerataan pembangunan, perhatian lebih pada kesenian tradisional, hingga keberanian pemimpin daerah membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Jangan abaikan suara masyarakat, baik di jalanan maupun di media sosial. Jadikan momentum ini sebagai refleksi untuk melahirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat,” tegas mereka.
Tim liputan
Blogger Comment
Facebook Comment