JAKARTA – Kanal Youtube kuatbaca.com kali ini membuka diskusi soal benarkah Indonesia akan menambah impor dari Amerika Serikat yang dipandu pimpinan redaksi kuatbaca.com Jajang Habib dengan narasumber Managing Director PEPS, Prof. Anthony Budiawan yang tayang Senin (21/4/2025).  

Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam hubungan dagang global, terutama dengan Amerika Serikat. Posisi kita tidak sekuat negara seperti Tiongkok atau Kanada dalam merespons kebijakan perdagangan AS. Walaupun produk kita berbeda dari produk ekspor AS, kita tetap harus bersikap responsif, seperti yang dilakukan Vietnam. Bedanya, Vietnam punya nilai ekspor yang jauh lebih besar ke AS dan surplus perdagangan yang signifikan.

Permasalahannya, industri dalam negeri Indonesia belum cukup kuat untuk melakukan negosiasi yang efektif. Ekspor kita masih terbatas pada sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki, yang juga bersaing ketat dengan negara lain seperti India dan Bangladesh. Ditambah lagi, dampak global dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump masih belum sepenuhnya dipahami.

Trump menggunakan tarif bukan sekadar sebagai hambatan perdagangan, tapi sebagai alat negosiasi untuk mendorong negara lain membeli lebih banyak produk AS. Tindakan ini menimbulkan ketegangan global, khususnya antara AS dan Tiongkok, yang berujung pada perang dagang saling balas tarif hingga ratusan persen. Untuk negara lain seperti Indonesia, jika tidak ingin dikenakan tarif tinggi, AS membuka ruang negosiasi, seperti menambah volume impor produk Amerika.

Vietnam merespons dengan menawarkan impor produk AS senilai 50 miliar dolar, sebagai cara untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap mereka. Sementara itu, Indonesia juga melakukan pendekatan serupa, dengan menyatakan kesiapan mengimpor produk AS sekitar 18–19 miliar dolar untuk menyeimbangkan neraca dagang.

Pada akhirnya, Trump dinilai cukup cerdas memanfaatkan tarif sebagai taktik untuk membuka pasar bagi produk dalam negerinya. Ia tahu tarif tinggi tidak akan bertahan lama, tapi cukup untuk membuat negara lain membuka diri pada produk AS. Tujuan utamanya adalah memangkas defisit perdagangan dan memperluas pasar global bagi barang-barang Amerika.

Tarif yang dikenakan oleh Trump sebenarnya bukan untuk benar-benar dijalankan, melainkan sebagai alat tekanan atau efek gentar (deterrence). Tujuannya adalah untuk memaksa negara-negara lain agar bersedia bernegosiasi dan membuka pasar bagi produk Amerika. Trump tahu banyak negara akan memilih jalan negosiasi ketimbang berseteru langsung, karena potensi risikonya sangat besar. Namun bila tidak mau bernegosiasi, maka akan dikenakan tarif tinggi sungguhan.

Defisit perdagangan Amerika terhadap banyak negara, terutama Tiongkok, telah berlangsung lama dan jumlahnya sangat besar. Maka dari itu, Trump merasa perlu memperbaiki ketidakseimbangan itu, dan menjadikannya sebagai isu global, bukan hanya masalah AS semata.

Secara historis, sejak Perang Dunia II, Amerika mendominasi ekonomi global dengan surplus besar dan bahkan membantu pembangunan ekonomi Eropa lewat penghapusan tarif dan program Marshall Plan. Namun sejak tahun 1971 ketika sistem keuangan dunia tidak lagi berbasis emas (dollar tidak bisa dikonversi ke emas), Amerika mulai mengalami defisit besar secara terus-menerus karena bisa "mencetak" uang tanpa batas.

Indonesia juga mengalami fase serupa, terutama setelah krisis 1998 saat sistem nilai tukar berubah menjadi mengambang bebas. Akibatnya, rupiah mengalami depresiasi drastis karena spekulasi mata uang. Sistem keuangan saat itu sangat terbuka sehingga rentan terhadap serangan spekulatif.

Saat ini, meskipun sistem moneter Indonesia lebih tertata dan tidak bisa sembarang mengeluarkan dolar, ekonomi tetap melemah. Daya beli masyarakat menurun, terjadi deflasi berbulan-bulan sejak pertengahan 2024, dan banyak terjadi PHK. Hal ini diperparah oleh kebijakan tarif Trump yang bisa mendorong krisis lebih cepat, karena akan memperburuk neraca transaksi berjalan dan menekan nilai tukar rupiah.

Rupiah sulit menguat meskipun cadangan devisa meningkat karena kondisi fundamental tetap lemah. Tanpa intervensi Bank Indonesia, nilai tukar bisa menembus Rp17.000 per dolar, dan kemungkinan besar itu hanya masalah waktu.

Dari sisi fiskal, penerimaan negara sangat rendah. Hingga Maret 2025, baru 14,7% dari target yang tercapai. Jika tren ini berlanjut, akan terjadi kekurangan penerimaan negara (shortfall) yang besar. Akibatnya, belanja negara harus dikurangi, yang berarti kontraksi ekonomi semakin dalam. Ini diperburuk oleh rendahnya investasi dan meningkatnya pengangguran, menjadikan kondisi ekonomi nasional semakin kritis.   Sumber link dialog  https://www.youtube.com/watch?v=759Uj5kKGCM

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyampaikan kritik tajam terhadap Amerika Serikat, khususnya terhadap kebijakan ekonominya di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Inti dari tulisan mantan menteri tersebut adalah kekecewaan terhadap inkonsistensi Amerika dalam menjalankan prinsip-prinsip yang selama ini mereka ajarkan dan promosikan ke seluruh dunia, seperti HAM, demokrasi, serta perdagangan bebas dan globalisasi.

Awalnya, Amerika digambarkan sebagai guru besar dunia, tempat belajar yang dikagumi dan diteladani. Banyak tokoh dan akademisi dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Tiongkok, menimba ilmu di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, kredibilitas Amerika sebagai panutan mulai goyah, terutama karena standar ganda dalam pelaksanaan HAM, misalnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan Israel.

“Kekecewaan yang lebih dalam muncul ketika Amerika—yang dahulu sangat gencar mempromosikan perdagangan bebas dan inovasi—malah menunjukkan sikap proteksionis ketika merasa dirugikan. Contohnya, saat negara lain mengembangkan sistem pembayaran seperti QRIS yang dianggap mengancam dominasi perusahaan-perusahaan kartu kredit asal AS, Amerika malah menolak prinsip persaingan yang sehat,” ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Mantan menteri tersebut menyebut Amerika sebagai “kiai Jarkoni” — tokoh yang pandai mengajar tapi tak bisa menjalankan ajarannya sendiri. Pesannya jelas: saat sang guru sudah tak lagi menjadi teladan, mungkin sudah waktunya untuk menjaga jarak.

Sangat reflektif dan menyentil, yang mencerminkan gejolak kekecewaan negara-negara berkembang terhadap perubahan wajah Amerika di era geopolitik dan ekonomi baru.

JAKARTA - Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor parkir pada tahun 2024 sebesar Rp8,9 miliar menimbulkan desakan agar Kepala Unit Pengelola (UP) Parkir dicopot. Sorotan publik tertuju pada lemahnya pengawasan dan dugaan keterlibatan oknum dalam praktik ilegal.

Pengamat tata kota, Juharto Harianja, S.H., menilai bahwa UP Parkir memiliki potensi besar dalam menyumbang PAD, namun realisasinya belum maksimal. Ia mencurigai adanya kebocoran dana yang justru masuk ke kantong pejabat tertentu. Ia juga menyoroti keberadaan parkir liar yang seharusnya dapat dicegah jika tidak ada kepentingan pihak-pihak tertentu.

Juharto menekankan pentingnya optimalisasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang telah diterapkan sejak 2016 di 31 ruas jalan, namun hingga kini belum berjalan efektif. Ia mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan mengganti Kepala UP Parkir yang dianggap bertanggung jawab atas menurunnya pendapatan dari sektor parkir tersebut.

Desakan serupa datang dari Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Ketua Pansus, Jupiter, bersama Wakil Ketua DPRD, Wibi Andrino, mengungkapkan banyaknya ruang publik yang disalahgunakan sebagai tempat parkir liar. Jupiter menyebut bahwa hal ini telah melanggar aturan, sementara Wibi menambahkan pentingnya penanganan serius atas permasalahan ini demi mendukung Jakarta sebagai kota bisnis berkelas dunia.

Berdasarkan informasi dari Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), yang dihimpun melalui media Kabarsbi, diketahui bahwa Kepala UP Parkir DKI Jakarta, Adjie Kusambarto, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi atas dugaan korupsi di lingkungan UP Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta selama periode 2018–2022. Proses penyelidikan masih berjalan.

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau proses hukum dan mendorong adanya reformasi dalam sistem pengelolaan parkir di DKI Jakarta agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Hingga kini, Adjie Kusambarto belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendesak agar Pemprov segera melakukan perbaikan sistem pengelolaan parkir dan mencopot Kepala UP Parkir untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Penurunan PAD sebesar Rp8,9 miliar dianggap sebagai peringatan serius bagi pemerintah agar segera melakukan pembenahan dan penegakan aturan.

Reporter:  Djutari

JAKARTA – Isu mengenai pembentukan Partai Super Tbk oleh mantan Presiden Joko Widodo tengah ramai diperbincangkan. Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, ikut memberikan komentar terhadap wacana ini.

Menurut Jerry, Partai Super Tbk kemungkinan merupakan bagian dari PSI, mengingat PSI sebelumnya juga kerap dikaitkan dengan partai besutan Jokowi. Ia menilai menarik untuk memperhatikan siapa sosok yang akan menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2029, apakah itu Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, atau Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Jerry juga menyatakan bahwa keberadaan Partai Super Tbk maupun PSI bukan isu utama, karena yang lebih penting adalah peran partai tersebut sebagai "jembatan politik" bagi Jokowi dalam mendukung putranya, Gibran Rakabuming, sebagai calon presiden.

“Jokowi akan terus melakukan manuver politik demi ambisinya melihat Gibran maju dalam kontestasi nasional, salah satunya dengan tetap menjaga keterbukaan rumahnya terhadap publik sebagai bentuk pendekatan politik,” ujarnya, Kamis (24/5/2025) .

Menurut Jerry, Prabowo besar kemungkinan akan menjadi pesaing Gibran pada 2029. Beberapa partai politik diperkirakan akan turut mendukungnya, selain Projo. Golkar pun diprediksi akan bergabung, terutama jika dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.

Jerry menambahkan bahwa Prabowo dan timnya harus menyiapkan strategi yang kuat untuk meredam potensi unjuk rasa secara persuasif, demi menjaga stabilitas elektabilitasnya menjelang pemilu.

“Dukungan dari generasi milenial, mahasiswa, buruh, dan ibu-ibu akan menjadi faktor penentu kemenangan dalam Pilpres 2029. Di sisi lain, Puan Maharani dinilai memiliki modal politik yang kuat, karena sudah dua kali menjabat Ketua DPR, merupakan putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan juga menjadi simbol keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen,” ujarnya.

Selain itu, PDI-P yang merupakan partainya, saat ini menguasai 108 kursi di DPR dan memiliki jumlah kepala daerah terbanyak..

“Puan telah dua kali menjabat sebagai Ketua DPR dan merupakan putri dari Presiden kelima RI, Megawati. Ia juga menjadi representasi 30 persen keterwakilan perempuan. Selain itu, partainya saat ini menguasai DPR dengan jumlah 108 kursi, yang tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi Prabowo. PDIP juga tercatat memiliki jumlah kepala daerah terbanyak yang terpilih, yaitu sebanyak 177 orang,” jelasnya.

Brebes, cyberSBI- Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) kembali menjalani sidang kedua dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Brebes, pada Selasa (15/04). Sidang ini merupakan lanjutan dari gugatan yang diajukan oleh LPK-RI terhadap PT Bank Mandiri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam sidang tersebut, LPK-RI diwakili langsung oleh Ketua Umum DPP LPK-RI M. Fais Adam, Ketua II DPP Agung Sulistio, Divisi Hukum LPK-RI Anggi Laora Fandila, serta Ketua DPC LPK-RI Kabupaten Brebes, Rasidin. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen serius lembaga ini dalam mendampingi konsumen untuk mendapatkan keadilan.

Ketua Umum DPP LPK-RI, M. Fais Adam, menyatakan bahwa pihaknya hadir sebagai bentuk tanggung jawab lembaga untuk memperjuangkan hak konsumen yang merasa dirugikan oleh layanan perbankan.

“Kami datang bukan untuk mencari musuh, tapi untuk memperjuangkan kebenaran dan hak-hak konsumen yang telah dilindungi undang-undang,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua II DPP LPK-RI Agung Sulistio menegaskan bahwa lembaganya akan terus berada di garis depan dalam membela konsumen.

“Kami percaya bahwa konsumen harus dilayani dengan adil, dan jika terjadi pelanggaran, maka sudah sewajarnya ada langkah hukum untuk menegakkan keadilan,” ucap Agung, Selasa (15/4/2025).

Sementara itu, Anggi Laora Fandila dari Divisi Hukum LPK-RI menyampaikan bahwa proses mediasi ini diharapkan bisa menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara secara damai, namun pihaknya tetap menyiapkan langkah hukum lanjutan apabila tidak ditemukan titik temu.

Ketua DPC LPK-RI Kabupaten Brebes, Rasidin, juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga selesai, demi memastikan hak konsumen di wilayah Brebes dan sekitarnya benar-benar terlindungi.

Tim liputan

JAKARTA,cyberSBI – Kanal Youtube Bungkar Habis kali ini membuka diskusi dengan suasana lebaran, diwarnai pertemuan politik yang memantik spekulasi dengan dipandu Lukas Suwarso dengan narasumber pengamat Anthony Budiawan dan Eros Jarot yang tayang Sabtu (13/4/2025).  

Salah satu sorotan kali ini adalah pertemuan antara Megawati dan Prabowo pada 7 April, yang disusul oleh sejumlah menteri yang mengunjungi kediaman Presiden Jokowi, seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin. Pola kunjungan ini menimbulkan tanda tanya: apakah ini murni silaturahmi atau ada konsolidasi politik terselubung?

Pertanyaan etis pun muncul: sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo, apakah pertemuan dengan Jokowi itu dilakukan seizin Presiden baru? Bahkan, pernyataan Menteri Wahyu bahwa dirinya menemui "bos"-nya menambah keganjilan, mengisyaratkan loyalitas yang belum sepenuhnya bergeser ke pemerintahan baru.

Mas Eros menyatakan bahwa etika politik saat ini sudah tidak relevan lagi jika berbicara soal Jokowi. Menurutnya, para menteri yang merasa "tidak nyaman" mungkin sedang menyembunyikan sesuatu, dan ketegangan politik bisa jadi cerminan dari kesalahan masa lalu. Dalam pandangan ini, Jokowi masih menjadi sumber berbagai problem, termasuk dalam konteks transisi kekuasaan.

Dari sisi ekonomi, Bung Antoni ( Antony Budiawan- Managing Director PEPS) menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah yang hampir tembus Rp17.000 per dolar, rendahnya penerimaan negara (baru 14,7% dari target triwulanan), dan ancaman krisis fiskal menjadi isu krusial. Selain itu, bunga utang yang mencapai 600 triliun atau sekitar seperempat dari pendapatan perpajakan memperlihatkan kondisi fiskal yang tidak berkelanjutan.

Maka, pertemuan politik belakangan ini mungkin saja merupakan bagian dari upaya konsolidasi yang lebih luas, baik dalam rangka transisi kekuasaan maupun dalam menata ulang arah kebijakan ekonomi di tengah tantangan yang berat.

Para narasumber juga menyoroti bahwa masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, melainkan merupakan akumulasi dari kebijakan yang dinilai sembrono selama 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Jokowi. Kritik tajam dilontarkan terutama soal utang negara yang melonjak drastis. Dari tahun 1945 hingga 2014, utang Indonesia hanya sekitar Rp2.600 triliun, namun dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, angka itu membengkak menjadi sekitar Rp8.700 triliun.

Kritik juga diarahkan pada proyek infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan minim manfaat langsung bagi masyarakat luas, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Kereta cepat, misalnya, disebut menimbulkan kerugian besar karena bunga utangnya saja mencapai Rp1,8 triliun per tahun, sedangkan pendapatan dari tiket diperkirakan hanya sekitar Rp1,5 triliun. Ditambah biaya operasional, proyek ini dianggap tidak mampu menutup biaya bunga, apalagi memberi keuntungan. Pemerintah pun dinilai tidak konsisten, karena sebelumnya telah mencabut subsidi untuk kereta ekonomi rakyat namun kini justru berencana mensubsidi proyek kereta cepat yang merupakan usaha patungan dengan perusahaan asing.

Terkait IKN, narasumber menyebut bahwa dana besar yang sudah digelontorkan – minimal Rp70 triliun – kini berada di ambang ketidakpastian. Proyek ini bahkan sudah menunjukkan tanda-tanda mangkrak, meskipun Jokowi sebelumnya menjanjikan bahwa peringatan 17 Agustus akan bisa dilaksanakan di sana. Klaim tersebut kemudian dianggap sebagai pembohongan publik karena hingga saat ini belum ada realisasi nyata.

Pemerintah juga dikritik karena lebih mengutamakan pencitraan lewat undangan terhadap selebriti dan buzzer, alih-alih mengundang jurnalis independen untuk melaporkan perkembangan proyek secara objektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan etika dalam pengelolaan proyek nasional yang menyedot dana besar dari rakyat.

Dalam bagian diskusi ini, pembicaraan semakin dalam menyentuh isu etika politik serta bagaimana kebijakan pembangunan era Jokowi dinilai sebagai bentuk pengelolaan negara yang sembrono dan manipulatif. Para narasumber menggarisbawahi bahwa berbagai proyek infrastruktur besar seperti bandara, jalan tol, hingga proyek Ibu Kota Negara (IKN), banyak yang mengalami kegagalan, terbengkalai, bahkan berpotensi merugikan negara secara permanen.

Contohnya, empat bandara besar yang disebut—Kertajati, JB Sudirman, Ngloram, dan Wiriadinata—semuanya dibangun menggunakan dana APBN, namun tidak memiliki aktivitas penerbangan yang memadai, bahkan nyaris tidak digunakan. Begitu pula dengan jalan tol yang dikerjakan oleh BUMN seperti Wijaya Karya, yang kemudian kesulitan keuangan karena dipaksa menjadi investor, bukan hanya kontraktor.

Kritik juga mengarah ke kebijakan konsesi bandara kepada pihak asing, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan nasional. Dalam hal pembangunan IKN, pemerintah dinilai melanggar konstitusi karena membentuk “otorita” tanpa dasar yang jelas dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini disebut sebagai bentuk aneksasi wilayah secara sepihak di luar mekanisme pemekaran daerah yang sah.

Lebih lanjut, narasumber menyatakan bahwa banyak kebohongan publik telah terjadi, seperti janji-janji investasi asing dari SoftBank, Abu Dhabi, hingga Arab Saudi yang nyatanya tak kunjung terealisasi. Bahkan proyek SMK (mobil listrik) juga disebut penuh manipulasi karena tidak sesuai klaim yang dibuat pemerintah.

Proyek Strategis Nasional (PSN) pun menjadi sorotan. Awalnya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun banyak proyek tersebut justru dikendalikan swasta dan menimbulkan konflik lahan, seperti yang terjadi di Rempang, BSD, dan PIK. Akibatnya, rakyat kecil justru tergusur demi proyek-proyek besar yang dibungkus dalam nama pembangunan nasional.

Akhirnya, diskusi kembali pada pokok persoalan: bahwa sumber kerusakan sistemik ini bukanlah Prabowo, tetapi jejak panjang kebijakan Jokowi. Namun ironisnya, Presiden Prabowo justru terlihat diam dan tidak memberikan pernyataan tegas terhadap manuver-manuver politik dari kelompok Jokowi. Pertemuan-pertemuan politik yang dilakukan kelompok ini pun dicurigai sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan pasca pemerintahan resmi beralih, namun pengaruh Jokowi masih sangat terasa.

Diskusi ini menegaskan bahwa apa yang disampaikan bukan sekadar kritik, tapi berdasarkan data dan fakta lapangan, yang belum ada bantahan validnya hingga saat ini. Semua ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan negara selama satu dekade terakhir.

Para pembicara juga isu serius mengenai keberadaan shadow government atau "pemerintahan dalam pemerintahan" yang mereka anggap masih berpengaruh meski kekuasaan telah beralih secara formal ke Presiden Prabowo. Pemerintahan bayangan ini disebut-sebut tetap aktif mengatur arah kebijakan dan mengendalikan dinamika politik melalui jaringan kekuasaan yang masih tersisa dari era Jokowi.

Kekhawatiran mereka muncul karena kondisi keuangan negara yang sedang kritis, banyak proyek warisan yang menjadi beban (carry over), dan pengeluaran negara yang tinggi untuk membayar utang. Di sisi lain, sikap Presiden Prabowo yang terkesan pasif dan tidak responsif terhadap manuver politik kelompok Jokowi menimbulkan tanda tanya. Mereka mempertanyakan mengapa seorang mantan komandan seperti Prabowo tampak "takut" untuk mengambil langkah tegas, padahal sistem pemerintahan dan bahkan nilai-nilai peradaban dianggap telah dirusak oleh pendahulunya.

Pertemuan Prabowo dengan Megawati pun ditafsirkan sebagai sesuatu yang strategis, meski belum menunjukkan hasil konkret. Harapannya adalah akan muncul sinergi baru yang bisa menyeimbangkan kembali kekuasaan, meski masih ada keraguan karena kehadiran tokoh seperti Puan Maharani yang dianggap terlalu oportunis.

Kritik juga diarahkan pada PDIP sebagai partai yang menyebut diri “partai wong cilik”, namun dalam praktiknya justru tidak banyak memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil di DPR. Produk legislasi malah cenderung menguntungkan elite dan pengusaha besar.

Selain itu, muncul pula sorotan terhadap proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan swasta, dengan dalih pembangunan. Banyak lahan rakyat yang digusur, sementara PSN itu sendiri dibiayai dari utang yang makin membebani negara. PSN, yang seharusnya menjadi solusi pembangunan, justru berubah menjadi instrumen akumulasi kapital oleh segelintir pihak.

Pembicaraan juga menyentuh isu "deep state", di mana berbagai kasus hukum seperti korupsi dana desa tiba-tiba menghilang dari sorotan, dan hanya menjerat pelaku-pelaku kecil. Ada dugaan bahwa jaringan kekuasaan lama masih bekerja di balik layar untuk melindungi para elit dan mencegah keadilan ditegakkan.

Namun, ada sedikit optimisme yang terselip. Para pembicara berharap pertemuan politik antara tokoh-tokoh besar seperti Prabowo dan Megawati bisa menjadi titik balik, asal Prabowo berani membersihkan pengaruh shadow government tersebut agar bisa menjalankan pemerintahannya secara mandiri dan sesuai dengan visinya sendiri.

Di bagian akhir, muncul pula prediksi bahwa kasus ijazah palsu akan kembali menjadi sorotan besar, menandai bahwa babak baru pertarungan politik dan hukum sedang dimulai. Sumber https://www.youtube.com/watch?v=zEYe7RwCYZA

Opini oleh  Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Sudah lama tidak terdengar kabar tentang Kereta Cepat Jakarta Bandung yang sudah beroperasi sejak 2023.

Yang pasti, kondisi Kereta Cepat Jakarta Bandung tahun lalu tidak menggembirakan sama sekali. Kondisinya tidak baik-baik saja. Sedang berdarah-darah.

Investasi dan Pinjaman

Biaya investasi proyek kereta cepat awalnya disepakati 6,02 miliar dolar AS. Kemudian biaya proyek membengkak (cost overrun). Tidak tanggung-tanggung, cost overrun mencapai 1,2 miliar dolar AS. Sehingga total biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung mencapai 7,22 miliar dolar AS. Luar biasa.

75 persen dari biaya investasi tersebut diperoleh dari pinjaman. Total pinjaman mencapai 5,415 miliar dolar AS.

Biaya Bunga

Biaya bunga untuk investasi awal yang sebesar 6,02 miliar dolar AS dikenakan biaya bunga sebesar 2 persen per tahun. Sedangkan pinjaman terkait cost overrun dikenakan biaya bunga 3,4 persen per tahun. Sehingga total biaya bunga menjadi 120,9 juta dolar AS per tahun.

Dengan asumsi kurs rupiah rata-rata sebesar Rp15.000 per dolar AS sepanjang tahun 2024, maka biaya bunga dalam rupiah mencapai Rp1,8 triliun untuk tahun 2024.

Pendapatan.

Di lain sisi, jumlah tiket yang terjual sepanjang tahun 2024 sebanyak 6,06 juta tiket. Dengan asumsi harga tiket rata-rata m Rp250.000 per tiket, maka total pendapatan Kereta Cepat Jakarta Bandung tahun 2024 hanya Rp1,5 triliun saja.

Jumlah ini jauh lebih rendah dari biaya bunga. Terjadi defisit (kerugian) sekitar Rp300 miliar, belum termasuk biaya operasional dan biaya lain-lain, yang pasti mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

Defisit Kereta Cepat Jakarta Bandung ini nampaknya harus ditutupi dari utang lagi. Kondisi ini tentu saja sangat bahaya. Tidak sustained. Bagaikan skema Ponzi saja.

Sampai kapan BUMN konsorsium pihak Indonesia bisa bertahan dari ‘pendarahan’ ini.

Kita tunggu episode selanjutnya.

JAKARTA - Dampak Tarif Impor Trump bagi Indonesia menurut Pakar Ekonomi  Anthony Budiawan yang sekaligus sebagai Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) yang dipaparkan Sabtu (12/4/2025) adalah sebagai berikut.

Untuk sementara ini, semua negara dikenakan tarif impor (dasar) sebesar 10 persen. Tarif impor resiprokal yang besarnya berbeda-beda untuk setiap negara ditunda maka berlakunya selama 90 hari.

“Dengan tingkat tarif impor yang besarnya sama untuk setiap negara, untuk semua produk, maka tidak ada dampak sama sekali terhadap persaingan usaha antar negara. Sebaliknya, pengenaan tarif impor dasar ini harus ditanggung importir dan konsumen dalam negeri Amerika: harga produk akan menjadi lebih mahal, memicu inflasi,” ujarnya.

Salah satu tujuan utama mengenakan tarif impor seharusnya untuk melindungi produk (industri) dalam negeri dari produk asing, khususnya akibat praktek persaingan yang tidak sehat (tidak fair). Misalnya, negara asing memberi subsidi terselubung kepada produk atau industri tertentu, atau melakukan ‘manipulasi’ nilai tukar.

“Beberapa produk tertentu yang diimpor dari Indonesia, seperti tekstil, tidak bersaing dengan industri dalam negeri Amerika, karena produk tersebut sudah tidak diproduksi lagi di dalam negeri Amerika, serta tidak ada produk substitusinya,” jelasnya.

“Dalam hal ini, instrumen tarif impor yang tujuan awalnya untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, menjadi tidak berguna, alias mubazir,” ungkapnya.

“Salah satu tujuan utama dari kebijakan tarif impor Trump adalah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan AS. Artinya, dengan dikenakannya tarif impor maka diharapkan impor akan berkurang, dan industri dalam negeri bisa bersaing dan bisa bangkit kembali. Ini yang menjadi dasar semboyan “Make America Great Again”: membangkitkan industri dalam negeri,” ujarnya.  

“Tetapi, seperti dijelaskan di atas, untuk produk yang tidak diproduksi lagi di dalam negeri Amerika, tarif impor menjadi tidak berguna, dan tidak dapat untuk mengurangi defisit neraca perdagangan AS,” katanya..

Penundaan tarif impor Trump hanya berlaku untuk tarif resiprokal di mana Indonesia dikenakan 32 persen, selama 90 hari.

“Penundaan masa berlaku tarif resiprokal tersebut untuk memberi kesempatan kepada setiap negara agar bisa melakukan negosiasi dan kompromi, dengan sasaran agar defisit neraca perdagangan antar Amerika dan negara mitra dagang dapat diperbaiki (dikurangi),” ungkapnya.

Opini oleh Saiful Huda Ems - Lawyer, Analis Politik dan Aktivis '98

Pertemuan silaturrahmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri di kediaman Ibu Megawati di Jl. Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat, pada Senin (7/April/2025) yang lalu, telah membawa angin segar kedamaian di Tanah air ini, setelah sebelumnya selama beberapa minggu Indonesia diwarnai aksi demonstrasi yang sangat panas, membara mulai dari kabupaten-kabupaten, Provinsi-Provinsi hingga Ibu Kota Jakarta.

Saya katakan Ibu Kota Jakarta karena realitasnya Jakarta masih dijadikan pusat pemerintahan, meskipun UU nya menyatakan Jakarta sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), bukan lagi Ibu Kota. Namun IKN pada kenyataannya sampai sekarang masih mangkrak, dan menurut kabar terakhir IKN mulai jadi markas tikus, karena selama beberapa bulan ini IKN diserbu oleh jutaan tikus. Kalau tidak percaya, silahkan hitung sendiri atau menggunakan jasa lembaga survei langganan Pak Jokowi, jumlah tikus-tikus yang menyerbu IKN itu. Jadi ini bukan hoax.

Kembali pada persoalan pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega di Teuku Umar, saya melihat masyarakat begitu antusias sekali mendengar kabar itu, bahkan saya sendiri sempat menitikkan air mata, terharu, seolah melihat adanya cahaya baru di gelapnya situasi ekonomi dan politik Indonesia. Saya pikir jika ini terus berlanjut maka akan menjadi momentum terciptanya Rekonsiliasi Nasional baru yang sejati, antara Pemerintah dan PDIP, wabil khusus antara para pendukung fanatik Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri yang selama ini tarung terus menerus di medsos.

Persoalannya kemudian sejauh mana benefit atau keuntungan dan pengaruhnya pertemuan itu buat rakyat, yang saat ini mulai terjerat oleh persoalan ekonominya? Juga terjajah serta terhina lahir batinnya oleh ulah prilaku koruptor-koruptor kakap, yang menggarong uang atau kekayaan negara? Inilah masalahnya yang harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam.

Rekonsiliasi nasional juga tidak akan terasa manfaatnya, manakala istana masih menjadikan koruptor-koruptor sandera politiknya sebagai menteri yang menduduki pos-pos strategis di Kabinet, sedangkan di sisi lain orang-orang yang sangat kritis pada mereka dan pada Jokowi yang sebelumnya menjadi presiden, semisal Mas Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP malah ditahan oleh KPK untuk tuduhan yang sangat absurd?.

Maka karenanya menurut hemat pikiran saya, Rekonsilisasi Nasional ini tidak akan terwujud dengan baik, sebelum pertama, Mas Hasto Kristiyanto dibebaskan dari tahanan KPK, lalu direhabilitasi nama baiknya, dan kemudian di masukkan di Kabinet Pemerintahan Prabowo sebagai wujud terimakasih Pemerintahan Pak Prabowo pada Mas Hasto yang dengan berani dan tekun mengkritisi kebijakan menyimpang Pemerintahan Jokowi selama ini, serta sebagai bentuk permohonan maaf Pemerintahan Prabowo secara tulus, yang telah menahan Mas Hasto yang tidak bersalah.

Pak Presiden tidak perlu khawatir dituduh mengintervensi lembaga penegak hukum, apalagi KPK yang sifatnya hanya Adhock. Ada doktrin dalam Ilmu Hukum Tata Negara yang menyatakan,"Dalam kegentingan yang memaksa, Presiden dapat melakukan tindakan di luar konstitusi". Istilahnya Dictator Constitutional. Ini berbeda jauh dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rezim Jokowi, yang bolak-balik melanggar konstitusi bukan karena kegentingan negara yang memaksa, melainkan kegentingan anak, menantu dan adik iparnya untuk sesegera mungkin menjadi pejabat negara. Beda jauh, sangat tidak tepat pelaksanaannya dengan Doktrin dalam Ilmu Ketatanegaraan tsb.

Saya masih sangat ingat betul, Mas Hasto pernah berkata pada saya berkali-kali,"Mas Saiful, sampai saat ini Pak Prabowo masih positif dalam pandangan kami, yang saya lawan itu bukan Pak Prabowo melainkan Pak Jokowi yang menzhalimi kami !". Jadi, jika melihat fakta ini, berarti sesungguhnya secara pribadi antara Mas Hasto dengan Pak Prabowo itu sama sekali tidak memiliki persoalan apa-apa, lalu kenapa tidak Pemerintahan Prabowo melalui KPK nya tidak sesegera mungkin membebaskan saja Mas Hasto dari tahanan KPK yang tuduhannya mengada-ada dan sangat lemah menunjukkan bukti-buktinya?.

Kedua, Rekonsiliasi Nasional juga tidak akan pernah terwujud secara nyata (bukan pura-pura), selama beberapa menteri yang terindikasi korupsi dan sebagian pernah berurusan dengan hukum di Kejaksaan Agung dan KPK, terus dibiarkan tetap menjabat sebagai menteri. Ini selain akan membuat berbagai kebijakan Pemerintahan Prabowo tidak didukung oleh rakyat, juga berakibat kebijakan-kebijakan itu menjadi tidak efektif dan membuang-buang anggaran negara saja.

Ketiga, Pak Prabowo Subianto itu sudah mulai banyak ditinggalkan oleh para pendukungnya di masa Indonesia mulai memasuki masa krisis ekonomi seperti sekarang ini. Yang tersisa hanya tinggal masyarakat (maaf) yang awam politik dan para Buzzer Borongan Jokowi, yang getol mengkampanyekan Gibran dan memberitakan tingkah pola Jokowi yang jadi presiden-presidenan di jalanan mulai dari Kota Solo dan sekitarnya.

Apabila Pak Presiden Prabowo tidak jeli mengikuti perkembangan situasi politik ini lantaran sibuknya tugas-tugas kenegaraan Pak Presiden, maka Pemerintahan Pak Prabowo saya khawatirkan akan segera mengalami keguncangan hebat oleh serbuan massa demonstran yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidak percayaan rakyat pada Pemerintahan Pak Prabowo di hari-hari dekat mendatang.

Keempat, oleh karena itu silaturrahmi pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati Soekarnoputri sebaiknya terus menerus dilanjutkan, dan sebisa mungkin menghasilkan keputusan-keputusan konkrit yang bermanfaat untuk pembenahan managerial negara, seperti sesegera mungkin mereshuffle para menterinya yang tidak kompeten dan menggantinya dengan orang-orang profesional di bidangnya.

Ada tokoh fisikawan Indonesia yang brilian yang selama ini luput dari teropongan istana, namanya Dr. Haidar Alwi alumnus ITB dan Universitas di Kota  Scenectady negara bagian New York Amerika Serikat, untuk sekolah lanjutan Pembangkitan di General Electric, yang selama beberapa tahun ini dikenal luas sebagai tokoh utama penggerak Relawan Jokowi. Beliau bisa bapak Presiden Prabowo pertimbangkan sebagai Menteri ESDM menggantikan Bahlil, atau minimal di posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menggantikan Hasan Nasbi yang sangat buruk komunikasi publiknya.

Bang Haidar Alwi ini sangat genius dalam memetakkan sumber daya alam di Indonesia, khususnya untuk konteks bisnis pertambangan, hingga beliau beberapakali menawarkan solusi pembayaran hutang luar negeri Indonesia, yang menumpuk dari hasil hutang Rezim Jokowi. Jaringan politiknya di kalangan alim ulama Nusantara juga luar biasa banyaknya.

Ada pula Presiden Partai Buruh dan Presiden KSPI, Bang Said Iqbal yang sangat lihai menginventarisasi persoalan perburuhan di seluruh Indonesia dan cermat membuat solusi-solusinya, seperti yang kemarin direkomendasikan Bang Said Iqbal pada Pak Probowo mengenai Pembentukan Satgas PHK dll., yang kemudian direspon dengan baik oleh Pak Prabowo.

Bang Said Iqbal yang lulusan Tekhnik Mesin dan dilanjutkan dengan perolehan master di Bidang Ekonomi Universitas Indonesia ini, termasuk salah seorang tokoh aktivis internasional. Beliau bahkan pernah meraih penghargaan tokoh buruh terbaik dunia, dari The Fabe Elisabeth Falazquez Award oleh Serikat Pekerja Belanda, FNV.

Lalu ada lagi Cendekiawan Perempuan tangguh yang suara-suara kritisnya kerap menembus dinding-dinding istana dan meramaikan jagat medsos, serta kampus-kampus dalam dan luar negeri, Teh Prof. Connie Rahakundini Bakrie yang sangat populer sebagai Analis Militer dan Pertahanan, serta dekat dengan Presiden Vladimir Putin dan dipercaya oleh Rusia dengan salah satunya menjadi Guru Besar Universitas St. Petersburg Rusia.

Universitas St. Petersburg  di Rusia ini merupakan pusat sains dan pendidikan terkemuka di dunia. Jadi sayang sekali jika ada tokoh akademisi terkemuka seperti Teh Prof. Connie Rahakundini Bakrie ini, yang diapresiasi dengan baik oleh negara Adi Daya (Rusia) ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintahan Pak Prabowo Subianto.

Dari empat nama yang saya sebutkan di atas, saya sepertinya sedikit banyak telah mengetahui integritas keilmuannya, serta kejujurannya, karena saya juga lumayan cukup intensif berkomunikasi dengan beliau semua, kecuali komunikasi yang terhenti dengan Mas Hasto Kristiyanto, karena sampai saat ini masih ditahan oleh KPK, sebagai korban kriminalisasi Mafioso Solo yang nampaknya menggunakan operator-operator politiknya di KPK.

Kelima, saya berharap dengan mengangkat empat orang tersebut, ditambah lagi dengan tokoh-tokoh kritis atau profesional berintegritas Indonesia lainnya yang Pak Prabowo percaya, saya haqul yakin Indonesia akan siap menghadapi tantangan krisis ekonomi, sosial dan politik ke depan.

Karena hal itu akan menjadi bagian dari strategi terciptanya Demokrasi Partisipatoris, yang akan membuat rakyat kompak bersatu untuk mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, serta menjadi kuat, tahan banting menghadapi berbagai ancaman badai persoalan bangsa dan negara apapun bentuknya, setujukah Pak Presiden?...(SHE).

---

Opini oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Trump memberlakukan tarif impor dasar 10 persen kepada semua produk impor dari seluruh negara di dunia pada 2/4/2025, ditambah tarif resiprokal yang besarnya berbeda untuk setiap negara.

China dikenakan tarif resiprokal 54 persen yang merupakan tarif tertinggi dari semua negara.

Tentu saja China harus menunjukkan kekuatannya. China tidak bisa diperlakukan ‘sewenang-wenang’ oleh pihak manapun.

Sehari kemudian, China melakukan pembalasan, atau retaliasi, dengan mengenakan tarif resiprokal balasan sebesar 34 persen terhadap semua produk Amerika.

Retaliasi China tersebut dapat dipahami sebagai pengakuan secara tidak langsung bahwa China hanya dapat menerima kenaikan tarif impor sebesar 20 persen. Jangan 54 persen.

Antara mengejutkan dan tidak, Trump kemudian memberlakukan retaliasi kembali, menghidupkan mesin tarif resiprokal putaran kedua kepada China. Besarnya tidak tanggung-tanggung, 50 persen. Sehingga, total tarif impor produk China ke Amerika mencapai 104 persen.

Hal ini menunjukkan, Trump sangat serius dengan kebijakan tarif resiprokal-nya. Tekad Trump untuk mengurangi defisit neraca perdagangan AS tidak bisa ditawar. Bagi Trump, tidak ada titik mundur. 

Trump meyakinkan rakyat Amerika, “kita pasti akan memperoleh kesepakatan yang adil. Kalau tidak, kita tidak perlu berbisnis lagi dengan mereka.”

Trump said: "We're going to get fair deals and good deals with every country, and if we don't, then we're going to have nothing to do with them."

https://au.finance.yahoo.com/news/trump-tariffs-live-updates-us-moves-forward-with-104-china-tariffs-other-reciprocal-duties-191201481.html

Bagi Trump, kalau Amerika tidak berbisnis lagi dengan dunia luar, Amerika tida kakan rugi. Amerika bisa ‘menghemat’ satu triliun dolar AS setiap tahun. 

Yang jelas, tarif resiprokal putaran kedua ini akan membawa resesi ekonomi dunia semakin dalam. 

Permainan belum selesai. Jauh dari selesai. Mungkin masih ada negara yang akan mengikuti jejak China untuk melakukan retaliasi kepada Amerika. Atau mungkin China akan membalas lagi tarif resiprokal putaran kedua Trump.

Kita hanya bisa menonton, sambil was-was. Nasib setiap orang di dunia dipertaruhkan di sini, dan pasti dalam posisi terjepit. Apapun hasilnya, mereka akan terhimpit resesi.

—- 000 —-

Kuningan, cyberSBI - Satpol PP Kabupaten Kuningan akan undang pihak pengelola / perusahaan pembangunan BTS di Blok Pahing, Desa Cigarukgak, Kecamatan Ciawigebang terkait pelaporan warga yang melaporkan pekerjaan  pembangunan BTS milik PT.CMI yang telah diberhentikan sementara pada 27 Maret 2025 oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan karena diduga melanggar peraturan daerah kabupaten Kuningan. 

 Kabid Penegakan Perda (GakDa) Satpol PP Kabupaten Kuningan Hendrayana mengatakan pada Selasa siang, anggota sudah ke lokasi pembangunan BTS, Selasa 8 April 2025

Hal senada pun disampaikan Kusnan sebagai PPNS Satpol PP yang sudah meninjau lokasi pembangunan BTS bersama tim. 

"Satpol PP bersama Kasi Lidik dan Kasi Binwaslu sudah ke lokasi di Cigarukgak. Bahkan Satpol PP mengundang pihak pengelola untuk hadir besok/ Rabu ke Kantor Satpol -PP," terangnya 

Menurut keterangan warga sekitar lokasi pembangunan BTS,bahwa,pihak warga yang menolak, sudah tidak bisa di negosiasi lagi, penolakan warga bukan karna masalah nominal kompensasi tapi karna mengingat dampaknya radiasi.

Reporter: dans