Kuningan, cyberSBI– Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) milik PT. CMI yang berlokasi di Blok Pahing, Desa Cigarukgak, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, resmi disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Menurut keterangan seorang warga berinisial S, penyegelan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar yang merasa keberatan dengan keberadaan BTS di lingkungan mereka.

"Warga menilai BTS ini memiliki potensi risiko yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Oleh karena itu, mereka mengadukan keberatan tersebut kepada pihak berwenang di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten agar segera mengambil tindakan," ungkap S.

Penyegelan BTS di Desa Cigarukgak ini menambah daftar menara telekomunikasi yang telah disegel oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait agar perusahaan penyedia layanan telekomunikasi mematuhi regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, setiap kegiatan telekomunikasi, termasuk pembangunan BTS, harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Penentuan lokasi BTS sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan lokasi pendirian menara telekomunikasi.

Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi faktor penting dalam pendirian BTS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 36, setiap usaha atau kegiatan yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) wajib mengantongi izin lingkungan terlebih dahulu.

Dengan adanya penyegelan ini, diharapkan pihak terkait dapat lebih memperhatikan regulasi yang berlaku guna memastikan setiap pembangunan infrastruktur telekomunikasi berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Jakarta, cyberSBI – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) telah melaporkan Willy, pemilik Toko Sinar Elektrik Glodok, Jakarta Barat, atas dugaan penyitaan paksa terhadap barang dagangan di Toko Istana Lampu Murata. Insiden ini terjadi pada 19 Maret 2025, ketika Willy bersama Bu Aling dan lima orang lainnya diduga mengambil barang tanpa izin dari toko milik Charles sebagai upaya penagihan pembayaran yang tertunda. Rekaman CCTV menunjukkan kejadian tersebut, yang diperkirakan menyebabkan kerugian hingga Rp1,2 miliar bagi Charles.

Ketua Umum LPK-RI, Fais Adam, bersama Ketua II DPP LPK-RI, Agung Sulistio, telah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Barat. Willy dikenakan Pasal 362 KUHP (pencurian) dan Pasal 372 KUHP (penggelapan), sementara Bu Aling beserta lima orang lainnya diduga melanggar Pasal 55 KUHP terkait keterlibatan dalam tindak pidana.

"Kami mengecam tindakan main hakim sendiri ini," ujar Fais Adam. "Sengketa semacam ini harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan cara yang merugikan pihak lain."

Agung Sulistio menambahkan bahwa laporan ini merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Ia juga menegaskan pentingnya kepolisian untuk menangani kasus ini dengan serius dan transparan.

Informasi mengenai kasus ini diperoleh dari media online Kabarsbi, yang merupakan anggota Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT). Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penegakan hukum serta perlindungan konsumen. "Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu menghormati hukum dan hak-hak konsumen," ujarnya.

LPK-RI saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna memastikan kasus ini ditangani secara profesional dan transparan. Masyarakat pun diimbau untuk melaporkan setiap pelanggaran yang merugikan hak konsumen.

#NoViralNoJustice

JAKARTA , cyberSBI– Channel Youtube Forum News Network yang dipandu Hersubeno Arif menampilkan narasumber pengamat ekonomi Anthony Budiawan yang juga Managing Director PEPS kali ini membahas melemahnya harga saham di bursa.

Dalam dua pekan terakhir, banyak yang mulai memperhatikan pergerakan saham, meski biasanya tidak tertarik. Begitu rupiah melemah, banyak orang langsung bereaksi.Menariknya, setelah sempat melemah pada 18 Maret 2020, pagi ini (26 Maret 2020) terlihat tanda-tanda penguatan rupiah dan IHSG. Apakah ini hanya fluktuasi sementara seperti roller coaster atau ada hal yang lebih serius?

Antoni menyatakan bahwa fluktuasi pasar saat ini sangat tinggi. IHSG sempat mencapai puncaknya di angka 7.905 pada September 2024 dan kini turun hingga 6.300, artinya ada penurunan sekitar 27%. Meski ada penguatan harian, tren penurunan masih terlihat, menunjukkan ekonomi dalam tekanan serius.

“Saat ini belum ada kebijakan struktural dari pemerintahan Prabowo yang dapat memperbaiki fundamental ekonomi secara signifikan. Defisit anggaran yang terjadi sejak awal tahun menjadi tanda lemahnya ekonomi, terutama karena penurunan penerimaan pajak yang mencapai 30% dalam dua bulan terakhir. Daya beli masyarakat turun drastis, terlihat dari deflasi harga makanan menjelang Ramadan,” ujarnya,  Rabu (26/3/3035).

Ia menjelaskan dari sisi moneter, tren pelemahan rupiah tampak jelas sejak Perry Warjiyo memimpin Bank Indonesia. Kurs rupiah yang sebelumnya di angka Rp14.000 kini melemah hingga Rp16.600, bahkan menurut Antoni, bisa mencapai Rp17.000 jika tidak ada kebijakan signifikan. Hal ini terjadi karena defisit transaksi berjalan, ketergantungan pada modal asing, dan utang luar negeri yang semakin besar.

Antoni menjelaskan bahwa cadangan devisa Indonesia saat ini mencapai USD 154,5 miliar, namun sebagian besar terbentuk dari utang luar negeri, bukan dari surplus perdagangan. Jika aliran modal keluar lebih besar dari arus masuk, maka rupiah dapat terus melemah. Hal ini semakin rumit dengan kenaikan utang luar negeri pemerintah dan pembayaran bunga yang membengkak akibat pelemahan rupiah.

“Ketergantungan ekonomi Indonesia pada investasi asing, termasuk dalam proyek infrastruktur yang hasilnya justru dinikmati investor asing. Selain itu, proyek Danantara yang diharapkan dapat menarik investasi asing justru berpotensi tidak efektif dan dapat membebani APBN lebih dalam. Menurutnya, pembangunan ekonomi seharusnya lebih banyak melibatkan pengusaha lokal dan memperkuat kelas menengah untuk menciptakan ekonomi yang lebih stabil,” ungjkapnya.

“Jika rupiah benar-benar menembus Rp17.000 per dolar AS, dampaknya akan terasa pada inflasi impor (imported inflation) yang dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, dan menambah beban utang luar negeri. Kondisi ini bisa memperparah situasi ekonomi, meningkatkan risiko kebangkrutan korporasi, PHK massal, dan memicu krisis ekonomi seperti tahun 1998,” lanjutnya.

Secara keseluruhan, Antoni menegaskan bahwa jika pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan secara serius, pelemahan rupiah hingga Rp17.000 per dolar AS hanya masalah waktu. Pemerintah perlu memperbaiki fundamental ekonomi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta investasi asing yang berisiko. Ingin tahu lengkap dialog tersebut, simak di link berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=8UHddALLTvE

Opini oleh  Salamuddin Daeng -  Ekonom

Negara Indonesia Merdeka itu adalah hasil perjuangan bersama sama semua bangsa Indonesia. Mereka semua yakni rakyat jelata, tokoh agama, tokoh masyarakat para pemuda, Tentara, Polisi, politisi, raja raja dan keturunannya, semua berjuang hingga Indonesia merdeka seperti sekarang ini. Oleh karenanya penyelenggaraan negara Indonesia merdeka harus dengan semangat kebersamaan, bukan kepentingan masing masing.

Kebersamaan semakin kokoh ketika Indonesia lepas dari penjajahan asing. Penjajahan telah mengajarkan bagaimana kebersamaan dalam kebangsaan Indonesia dapat mengusir penjajah beserta jiwa dan raganya penjajah tersebut. Penderitaan lahir dan batin yang dirasakan sama oleh seluruh bangsa Indonesia telah membuat semua bangsa bersatu padu mengusung cita cita kemerdekaan dan akan menolak penjajahan di atas dunia sampai kapanpun dan dimanapun. Karena kemerdekaan telah terpatri didalam batin. Kebersamaan dipegang teguh!

Itulah mengapa dulu kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Rakyat dan penguasanya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kebersamaan dalam menjalankan kekuasaan dimanifestasikan dalam kekuasaan tertinggi di MPR. Siapa saja Penguasanya di MPR tersebut? Ada perwakilan golongan, ada perwakilan tokoh agama, ada perwakilan tentara, ada perwakilan polisi, ada perwakilan petani, ada perwakilan buruh, ada perwakilan pemuda, ada perwakilan partai yang dipilih oleh anggotanya dan sebagainya. Intinya semua diwakilkan walau tidak semua dipilih secara langsung.

Kekuasaan negara yang dijalankan secara kebersamaan memang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir, tumbuh, berkembang dari kebersamaan. Itulah mengapa sekarang kebersamaan ada dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Kebersamaan didalam keluarga, didalam kampung dan desa desa, kebersamaan di dalam aktifitas sosial lainnya. Rasa dan semangat bersamaan tidak mungkin bisa ditarik atau dicabut dari dalam tanah air dan udara Indonesia.

Pancasila sebagai filosofi dan ideologi yang lahir dari perjalanan bangsa Indonesia adalah puncak kesepahaman akan kebersamaan bangsa Indonesia dalam menjalankan bangsa dan negara. Pancasila membuat bangsa Indonesia dapat terus berkeluarga, bersama sama, bergotong royong dalam menjalankan negara dan pemerintahannya. Dengan Pancasila bangsa Indonesia dapat senantiasa menolak adu domba, menolak pertentangan. konflik, perang yang selalu dikobarkan oleh penjajahan.

Penguasa itu silih berganti, kekuasaan itu adalah amanah. Semua dapat dijalankan secara bersama sama, secara kekeluargaan, secara gotong royong. Janganlah suatu kelompok meniadakan kelompok yang lain.

Jangan lah suatu golongan memandang rendah golongan lain. Sebagaimana orang kaya tidak memandang rendah orang miskin. Sebagaimana majikan tidak memandang rendah buruh atau karyawannya. Negara gotong royong itu dijalankan dengan berbagi. Memelihara orang miskin dan anak anak yatim. Memelihara keluarga dan membantu teman. Negara Indonesia itu fondasinya adalah kasih sayang. Inshaa Allah.

Prof. Didik J. Rachbini, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina

Jakarta (cyberSBI)  – Pasar modal Indonesia mengalami tekanan signifikan dalam beberapa hari terakhir, yang ditandai dengan penurunan tajam harga saham. Menanggapi kondisi ini, Prof. Didik J. Rachbini, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina, menekankan bahwa faktor utama yang memicu gejolak tersebut adalah dinamika ekonomi politik.

"Pasar modal adalah alarm atau wake up call terhadap politik dan kebijakan pemerintah. Yang pertama dan terang benderang faktor saham yang terjungkal tidak lain adalah faktor politik.  Yang harus dan wajib diingat oleh pemerintah, pemimpin dan pengambil keputusan lebih dari dua pertiga dari masalah ekonomi adalah politik, sebaliknya masalah terbesar dari politik adalah ekonomi.," ujar Prof. Didik dalam Rilis yang diterima oleh Redaksi, Rabu (19/3).

Menurutnya, umumnya kehadiran pemerintah baru disambut positif oleh pasar karena pemilihan umum dianggap sebagai penyegaran kepemimpinan. Namun, jika proses demokrasi diwarnai tekanan, politik uang, dan penyimpangan politik yang memanipulasi rakyat sehingga tidak benar-benar nyata dukungan riilnya. Tapi politik seperti ini adalah yang maksimal dihasilkan oleh suatu sistem pemerintahan dan rakyatnya, yang kemudian diuji dalam perjalanan kepemimpinan dan pemerintahan baru. 

Prof. Didik menyoroti ISHG yang terjungkal ini tidak lain karena faktor politik dimana pasar tidak sreg dan menolak politik ekonomi dan kebijakan yang dilakukan selama ini. Penolakan itu terlihat dari modal yang hengkang dari Indonesia atau memilih instrumen lain yang lebih aman dari pengaruh politik.

"Jangan anggap remeh politik TNI yang diolah dan dimasak oleh segelintir orang di dalam kekuasaan tidak ada hubungan dengan masalah ekonomi. Demokrasi yang dibangun kembali pada masa reformasi setelah jatuh selama 30 tahun dianggap bisa tergelincir dan menjadi trigger kejatuhan demokrasi ke dalam etatisme, militerisme, dwi fungsi dan hal-hal lain yang merusak masa depan demokrasi. Ekosistem demokrasi sudah rusak semasa Jokowi dengan harapan bernas lagi dengan kepemimpinan baru tidak bisa dilihat kembali masa depannya.  Faktor ketidakstabilan ini menjadi trigger pasar menolak dan modal pergi ke tempat lain." Katanya.

IHSG tercatat turun lebih dari 11% dalam tiga bulan terakhir, dari 7.163 menjadi 6.146 saat ini. Salah satu penyebab utama yang disoroti adalah kebijakan ekonomi yang dinilai tidak terencana dengan baik, seperti pembentukan Danantara yang disahkan DPR dalam waktu singkat.

Menurutnya ide pembentukan Danantara bagus, bisa menjadi Temasek versi Indonesia. Tetapi jika kebijakan dieksekusi secara terburu-buru dan tanpa transparansi, dampaknya justru negatif. Terbukti, setelah Danantara diresmikan pada 24 Februari 2025, investor asing langsung menarik Rp 24 triliun, termasuk Rp 3,47 triliun dalam sehari.

"Apakah proses kebijakan kolektif pemerintah, DPR, kabinet seperti ini tidak diperhatikan? Kesalahan ini harus diperbaiki dengan datang ke pasar, bersahabat dengan pasar dan tidak lagi  merasa kebijakan yang diluncurkan mendadak lalu akan diterima pasar." ungkap Prof. Didik.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah juga mempengaruhi kepercayaan pasar. Defisit anggaran yang melebar, penerimaan pajak yang seret, serta pengelolaan APBN yang tidak transparan semakin memperburuk kondisi. Menurutnya, jika pemerintah terus mengabaikan sinyal dari pasar, maka kepercayaan investor akan semakin merosot.

Prof. Didik menegaskan bahwa pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan ekonomi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pasar.

"Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka ramah terhadap pasar, tidak membuat kebijakan secara mendadak, dan lebih transparan dalam mengambil keputusan. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin pasar akan memberikan 'vote of no confidence' terhadap pemerintah," ujarnya.

Kondisi fiskal Indonesia memburuk akibat kebijakan agresif yang kurang berbasis fakta, defisit anggaran melebar, dan penerimaan pajak seret. Kebijakan APBN diwarnai pola komando, bukan proses transparan, sehingga pasar kehilangan kepercayaan.

"Ketidakpercayaan terhadap APBN adalah juga penyebab dari ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah.  Masalah utang yang dikritik publik selalu mendapat reaksi yang "denials" dan meremehkan masukan-masukan teknokratis dari ekonomi, ahli dan pengamat.  Defisit penerimaan APBN yang diumumkan terlambat juga memperjelas bahwa pengelolaan APBN tidak prudent," imbuhnya.

Sumber masalahnya menurut Prof. Didik sangat jelas dan terang benderang, tinggal pemerintah apakah akan membuka diri untuk perbaikan.  "Jika tidak   dampaknya jelas,  kepercayaan pasar akan terus merosot,  investor terganggu untuk investasi di Indonesia. Investor, baik asing maupun domestik, akan bersifat menunggu dan tidak akan investasi dulu, yang berarti investasi akan sementara atau berlanjut stagnan. Modal yang ada bisa keluar dan menggerus likuiditas, yang pada gilirannya akan menekan rupiah menekan nilai tukar rupiah," jelasnya.

"Sektor riil, terutama sektor industri untuk program hilirisasi sudah pasti akan mengkerut untuk mendapatkan dana. Akan terjadi keterbatasan akses pendanaan. Emiten yang berencana menggalang dana melalui pasar modal (IPO, rights issue) kemungkinan menunda aksi korporasi karena valuasi yang melemah. Sektor riil tidak akan mendapat kucuran dana yang cukup. Apakah bisa mencapai pertumbuhan 8 persen seperti janji kampanye?  Lupakan dulu mimpi ini, pemerintah perlu bergandengan dan berbaik kebijakan dengan pasar," pungkasnya.

JAKARTA - Dalam youtube channel Bongkasabis dengan host Lukas Suwarso (jurnalis senior) yang menghadirkan budayawan Eros Djarot dan pakar ekonomi politik Anthony Budiawan yang mengangkat tema pengesahan RUU TNI menjadi UU TNI dianggap terburu- buru yang tayang pada Sabtu (22/3/2025).

Diskusi tersebut membahas isu-isu krusial terkait politik, ekonomi, dan militer di Indonesia, yang tayang per tanggal  Ada beberapa poin penting yang bisa disoroti dipaparkan dalam dialog podcast tersebut.

1.      Pengesahan RUU TNI. Pengesahan ini menuai kritik karena dianggap terlalu cepat dan tidak transparan. Proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah memicu kecurigaan publik dan kritik dari masyarakat sipil.

2.      Sikap PDIP yang Berubah. PDIP yang sebelumnya menolak RUU ini kini justru mendukungnya, memunculkan tanda tanya terkait konsistensi sikap dan motif politik di balik perubahan tersebut.

3.      Posisi Sipil untuk Personel TNI Aktif. Ribuan personel TNI aktif menduduki jabatan sipil, yang sebenarnya melanggar UU TNI tahun 2004. RUU TNI ini dianggap sebagai upaya untuk melegalkan praktik ini.

4.      Hubungan Panglima TNI dan Presiden. Ada spekulasi tentang ketegangan antara Panglima TNI dan Presiden dalam menanggapi aturan baru ini, menunjukkan potensi perbedaan pandangan di level tertinggi pemerintahan.

5.      Anjloknya Bursa Efek Indonesia. Anjloknya bursa saham dipandang tidak hanya sebagai panic selling biasa, tetapi ada dugaan keterlibatan pihak tertentu dengan motif politik atau ekonomi.

6.      Dampak Kebijakan Pajak. Penurunan penerimaan pajak dan kebijakan perpajakan yang semakin ketat dianggap sebagai tanda tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah.

7.      Low Trust Society. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi perhatian karena dapat memperburuk stabilitas nasional.

Diskusi ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara politik, ekonomi, dan militer di Indonesia, yang sering kali menimbulkan spekulasi dan kontroversi di kalangan masyarakat. Lebih lengkap mari kita simak di link ini: https://www.youtube.com/watch?v=991dL_TO_bI

Kuningan, cyberSBI – Bulan Ramadhan tidak hanya menjadi waktu yang penuh makna spiritual bagi umat Islam, tetapi juga momen yang mempererat persaudaraan melalui berbagai tradisi, salah satunya adalah buka puasa bersama.

Lebih dari sekadar menikmati hidangan, acara buka puasa bersama mencerminkan nilai kebersamaan yang erat, memperkuat tali silaturahmi, dan menjadi ajang berbagi cerita serta mempererat hubungan dengan keluarga, teman, maupun kolega.

Di LBH Bambang Listi Law Firm, tradisi ini tidak hanya menjadi sarana berkumpul, tetapi juga simbol toleransi dan kepedulian. Bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang memperkaya pemahaman tentang perbedaan dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Kebersamaan yang terjalin dalam acara ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Acara buka puasa bersama ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh, di antaranya PJ Sekda Kuningan Beni Prihayanto, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Kuningan H. UU Kusmana, Kapolsek Kuningan Bambang, Pengurus PGRI Kuningan Ida Sukrida, Ketua Pemuda Pancasila Kuningan Harnida Darius, Dewan Penasehat Pendidikan Prof. Surya, serta Pimpinan Patrolinews86 Dhian Setiawan. Kehadiran para tamu undangan menambah semarak suasana dan mempererat keakraban.

Sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara acara, H. Bambang Hutapea menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Selain itu, momen ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dengan sahabat dan saudara, dengan harapan semua yang hadir senantiasa dalam lindungan-Nya.

Bulan suci Ramadhan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah, di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa serta memperingati turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ramadhan juga dikenal sebagai bulan penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat dari Allah SWT.

Menurut H. Bambang Hutapea, ada beberapa makna penting dalam bulan Ramadhan, di antaranya:

Keistimewaan Bulan Ramadhan: Momen di mana umat Islam meningkatkan ibadah, membaca Al-Qur’an, berdoa, serta berbuat amal kebajikan dengan lebih intens. Bulan ini juga menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah SWT.

Kebersamaan dan Berbagi: Umat Islam diajak untuk saling berbagi dengan sesama dan merasakan kebahagiaan bersama.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa buka puasa bersama memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

Mempererat tali silaturahmi

Menjadi sarana interaksi positif

Memperpanjang usia melalui kebahagiaan yang terjalin dalam kebersamaan

Menjadi ajang reuni dengan teman lama

Memulihkan komunikasi yang sempat merenggang

H. Bambang Hutapea juga mengajak semua pihak untuk terus menjaga sikap saling menghargai dan menghormati dalam semangat kebersamaan yang damai dan harmonis. Semoga Ramadhan ini membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam di mana pun berada.

Tim liputan 

Kuningan, kabarSBI – Menanggapi pemberitaan terkait laporan masyarakat Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, mengenai dugaan hilangnya aset tanah desa, Kepala Biro kabar SBI Kuningan, Dadan Sudrajat, menyatakan kesiapan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Dadan mengapresiasi langkah proaktif warga dalam menjaga aset desa. Menurutnya, tuntutan masyarakat harus mendapat perhatian serius dari pihak terkait, mengingat tanah desa adalah amanat yang harus dijaga demi kepentingan bersama.

"Tanah negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tanah yang tidak dimiliki dengan hak tertentu, bukan tanah ulayat, wakaf, atau aset pemerintah, termasuk dalam kategori ini," ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Penyerobotan tanah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan tindakan melawan hukum. Pemerintah telah menetapkan regulasi untuk melindungi korban dalam kasus semacam ini. Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 1960 melarang pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menguasai tanah secara ilegal—baik dengan menempati, memagari, atau mengusir pemilik sah—dapat dikategorikan sebagai perampasan hak. Hak kepemilikan tanah yang sah harus dibuktikan dengan sertifikat resmi yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam hukum, tindakan penyerobotan lahan termasuk dalam konsep bezit, yakni penguasaan suatu barang seolah-olah milik sendiri. Jika pemilik sah mengalami kerugian akibat penyerobotan, mereka berhak mengajukan gugatan hukum.

Penyerobotan tanah juga dapat mencakup pencurian atau perampasan, termasuk klaim sepihak dengan pematokan atau pemagaran lahan secara paksa. Pasal 2 UU 51/Prp/1960 melarang penggunaan tanah tanpa izin pemilik yang berhak.

Lebih lanjut, Pasal 385 ayat (1) dan (6) KUHP mengancam pelaku penyerobotan tanah dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Pasal ini mengatur sanksi bagi mereka yang menjual, menukar, atau membebani hak atas tanah secara ilegal demi keuntungan pribadi atau orang lain.

Sementara itu, Pasal 502 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur hukuman hingga 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta bagi pelaku yang secara melawan hukum mengklaim, menjual, atau membebankan hak atas tanah negara maupun properti di atasnya.

Terkait perkembangan kasus ini, pihak Kecamatan Cilimus mengonfirmasi bahwa perkara tersebut sedang ditangani oleh Polres Kuningan. Semua pihak diminta menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan.

Tim

Opini oleh: Muslim Arbi – Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Joko Widodo dinilai sudah seharusnya ditangkap berdasarkan berbagai kesaksian serta pernyataan yang telah disampaikan ke publik oleh sejumlah tokoh dan mantan pejabat hukum maupun pemerintahan. Selain itu, laporan dari para aktivis ke institusi hukum beberapa waktu lalu semakin menguatkan keyakinan publik bahwa mantan presiden tersebut perlu segera diproses secara hukum.

Dengan demikian, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan dapat membuktikan komitmennya dalam menegakkan keadilan secara adil dan sesuai dengan konstitusi serta sumpah jabatan presiden.

Institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera bertindak untuk menegakkan hukum terhadap Joko Widodo, yang oleh sebagian masyarakat diyakini terlibat dalam berbagai kasus. Oleh karena itu, langkah hukum berupa penangkapan dan penahanan terhadap Jokowi dinilai sudah seharusnya dilakukan.

Beberapa tokoh manyatakan telah memberikan kesaksian terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Joko Widodo antara lain

1. Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa terdapat tekanan untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E atas arahan Jokowi.
2. Hasto juga mengungkapkan adanya dana sebesar 3 juta dolar yang digunakan untuk revisi UU KPK, yang disebutnya atas perintah Jokowi melalui MR "P".
3. Karen Agustiawan, mantan Direktur Pertamina, menyebutkan bahwa kasusnya terkait dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo.

4. Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah meminta penghentian penyelidikan kasus E-KTP.
5. Abraham Samad dan beberapa mantan pimpinan KPK melaporkan dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus Pagar Laut bersama pengusaha Aguan dan Anthony Salim.

6. Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK, secara tegas menyatakan bahwa Jokowi dapat dijatuhi hukuman mati.
7. Eggi Sudjana, Muslim Arbi, dan sejumlah aktivis lainnya telah melaporkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke Kepolisian dan DPD RI.

Berbagai kesaksian, laporan, serta pengaduan dari para tokoh dan aktivis di atas semakin memperkuat alasan bagi aparat penegak hukum, termasuk KPK, Polri, dan Kejaksaan, untuk segera menangkap, menahan, dan mengadili Joko Widodo sesuai dengan hukum yang berlaku.