Cilacap, kabarSBI – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan dua wartawan di Cilacap, SJ dan ZL, berbuntut panjang.  Aliansi Solidaritas Media Online Jawa Tengah, bersama Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jawa Tengah, mengecam keras peristiwa ini dan mendesak penegakan hukum yang adil dan transparan. 

Kasus ini mencuat setelah Jajang Hidayat, penjual rokok ilegal yang juga disebutkan sebagai korban dan pelapor dalam konferensi pers Kapolresta Cilacap yang tayang di Detikjateng,25 Maret 2025,  melaporkan dua wartawan tersebut atas dugaan pemerasan senilai Rp 5 juta.

Sementara saat dihubungi oleh Sekertaris Umum GMOCT Asep NS, Kapolresta Cilacap bungkam seribu bahasa, tidak menjawab sama sekali pertanyaan yang dilontarkan perihal kenapa Jajang Hidayat selaku korban dan pelapor yang juga penjual rokok tanpa cukai tidak diproses.

Aliansi menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus ini, yang tak hanya menjadi sorotan di Jawa Tengah, namun juga di luar daerah.  Mereka meminta Polresta Cilacap untuk bertindak tegas dan adil, tak hanya terhadap dua wartawan yang dilaporkan, namun juga terhadap Jajang Hidayat yang diduga melanggar hukum dengan menjual rokok ilegal.

Angger Suhodo, perwakilan Aliansi Solidaritas Media Online Jawa Tengah, menegaskan bahwa penjualan rokok ilegal merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.  Ancaman hukumannya cukup berat, yakni pidana penjara 1-5 tahun dan/atau denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 

“Surat aduan telah disampaikan ke Polresta Cilacap, Kanwil Bea dan Cukai, Polda Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Semarang,” ujarnya.

Dugaan tindak pidana penyaluran rokok ilegal tanpa pita cukai oleh Jajang Hidayat juga ditemukan.  Menurut Aliansi, hal memperkuat dugaan adanya pelanggaran pidana pemerasan disertai pengancaman (Pasal 368 KUHP) yang melibatkan SJ dan ZL.

Ketua DPW IWOI Jateng, Teguh Supriyanto, yang turut menandatangani surat aduan, berharap penegak hukum tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.  Ia menekankan pentingnya pemberantasan kegiatan ilegal agar tidak merajalela dan pelaku tidak kebal hukum. 

Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio.  Ia menyatakan GMOCT mendukung penuh upaya DPW IWOI Jateng untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk menindak Jajang Hidayat atas dugaan pelanggaran penjualan rokok ilegal.  Agung menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Aliansi Solidaritas Media Online Jawa Tengah, GMOCT, dan IWOI Jateng berkomitmen untuk mengawasi perkembangan kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan.  Mereka berharap kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan praktik-praktik ilegal di Cilacap dan melindungi integritas industri media.

Hingga berita ini diturunkan, Kapolresta Cilacap tidak memberikan statement alias bungkam seribu bahasa.

Puloe Kruet, Aceh, cyberSBI – Keuchik Hendra Sulaiman dan Ketua BUMG Abdul Rafa dengan tegas membantah tudingan terkait dugaan mark-up harga pembelian kebun untuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Puloe Kruet yang sempat diberitakan oleh beberapa media online.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dari media online Bongkarperkara, muncul klaim bahwa harga kebun yang dibeli melebihi nilai sebenarnya serta proses pembeliannya dilakukan tanpa musyawarah yang jelas. Tudingan tersebut diduga berasal dari seorang warga desa yang pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Abdul Rafa, Ketua BUMG, membantah dengan tegas.

"Sangat disayangkan, foto yang digunakan dalam berita tersebut bukanlah kebun yang dibeli oleh desa," ujarnya kepada awak media.

Ia juga menjelaskan bahwa kebun sawit seluas 5 hektar yang dibeli terletak di tanah gambut dangkal yang lebih mendekati tanah mineral, sehingga tidak membutuhkan pupuk tambahan seperti halnya kebun di daerah pegunungan.

"Mencari lahan seluas 5 hektar dalam satu hamparan bukanlah hal yang mudah," tambahnya.

Dalam upaya klarifikasi, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Keuchik Hendra Sulaiman dan pemilik kebun, Safrizal, di sebuah kafe di Desa Alue Bilie.

Hendra Sulaiman menegaskan bahwa proses pembelian kebun telah dilakukan sesuai prosedur dan tepat sasaran.

"Berita yang beredar sangat menyudutkan dan tidak berimbang karena tidak ada konfirmasi kepada saya sebelumnya," ungkapnya.

Ia juga menyoroti bahwa dalam pemberitaan tersebut wartawan mengakui belum melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan tahapan pembelian lahan.

"Pada awalnya, Pak Safrizal sebenarnya enggan menjual kebunnya. Namun, setelah kami terus membujuk dan melakukan negosiasi, akhirnya beliau setuju untuk melepas 5 hektar lahannya," jelasnya.

Safrizal, pemilik lahan sawit yang dibeli, juga membenarkan pernyataan Keuchik Hendra Sulaiman.

"Benar, kebun sawit saya dibeli oleh Desa Puloe Kruet dengan harga Rp 120.000.000 per hektar," kata Safrizal.

Ia juga menjelaskan alasan mengapa akhirnya setuju menjual lahannya.

"Mereka beberapa kali datang meminta saya mengurangi luas lahan saya. Awalnya saya menolak karena harga sawit sedang tinggi dan tanahnya cukup bagus. Namun, karena mereka datang dengan niat baik dan kebetulan saya sedang membutuhkan uang, akhirnya saya setuju menjualnya dengan harga tersebut," ujar Safrizal.

Dengan adanya pernyataan dari berbagai pihak terkait, tudingan mark-up harga dan ketidaksesuaian prosedur dalam pembelian kebun untuk BUMG terbantahkan.

Sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap pemberitaan yang akurat dan berimbang, GMOCT akan terus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta dan klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat.

Tim

Serang – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah penyediaan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, SKh, serta Madrasah Aliyah (MA) swasta.

“Kami akan meluncurkan program sekolah gratis, menerapkan BLUD untuk SMK, serta memulai program pemeriksaan kesehatan yang dikelola oleh Pemprov Banten,” ujar Andra Soni setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD di lingkungan Pemprov Banten. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, pada Minggu (2/3/2025).

Selain pendidikan, Andra Soni juga menyoroti program pembangunan infrastruktur melalui inisiatif Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah produktif serta mempermudah akses menuju fasilitas pendidikan.

“Kami mengutamakan pembangunan jalan desa yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses bagi siswa yang bersekolah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

“Saya sudah meminta kepala sekolah untuk mengecek kondisi sekolah, mulai dari ruang kelas, toilet, hingga fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.

Menurut Andra Soni, peningkatan kualitas SDM memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat serta pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk mendukung upaya ini.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kualitas SDM di Banten,” tutupnya.

Lampung Timur, cyberSBI – Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Lampung Timur menghadiri undangan resmi Bupati Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah, ME., M.A.P., dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan pada Selasa, 4 Maret 2025, Pukul 17.00 WIB di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur.

Acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus memperkuat sinergi dalam menyampaikan informasi yang transparan dan edukatif kepada masyarakat. Silaturahmi ini juga menjadi momentum penting dalam mendukung visi besar "Memakmurkan Lampung Timur", yang terus digencarkan oleh Bupati Hj. Ela Siti Nuryamah.

Meskipun Ketua DPC PPWI Lampung Timur, Sopyanto atau yang akrab disapa Bung Fyan, berhalangan hadir, ia mengirimkan beberapa perwakilan pengurus untuk menghadiri acara tersebut, yaitu:

✅ Bung Apri (Sekretaris)
✅ Bung Suhaimi (Bendahara)
✅ Nurfya (Wakil Bendahara)
✅ Bung Helmi (Bidang Organisasi)
✅ Bung Hasyim (Bidang Investigasi dan Data)
✅ Bung Sony (Bidang Kesenian)

Bupati Lampung Timur: Pers adalah Mitra Strategis dalam Memakmurkan Daerah. Dalam sambutannya, Bupati Hj. Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan mempercepat pembangunan daerah.

"Media bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dalam mewujudkan visi ‘Memakmurkan Lampung Timur’, kami membutuhkan sinergi yang kuat dengan insan pers agar program-program pemerintah dapat tersampaikan secara akurat, transparan, dan konstruktif," ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya memakmurkan daerah tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Di tempat terpisah, Bung Fyan, turut memberikan pernyataan terkait acara tersebut. "Sebagai organisasi pewarta, PPWI selalu siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Kami berkomitmen untuk menghadirkan pemberitaan yang akurat, dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan," tegas Bung Fyan.

Selain itu, Bung Fyan juga menegaskan bahwa salah satu misi utama PPWI adalah:

"Menjalin dan memajukan kerja sama dengan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, serta dengan jejaring pewarta warga internasional. PPWI tidak hanya berfokus pada pemberitaan di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga membangun jejaring pewarta global. Dengan kolaborasi yang lebih luas, kami berupaya menciptakan media yang lebih profesional, independen, dan berdampak positif bagi masyarakat," tambahnya.

Acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama ini berlangsung dengan khidmat dan penuh kehangatan. Seluruh tamu yang hadir turut merasakan atmosfer kebersamaan dalam suasana Ramadan yang penuh berkah.

Acara ditutup dengan doa bersama serta sesi berbuka puasa yang mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat.

DPC PPWI Lampung Timur berharap bahwa sinergi ini terus terjalin demi mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan Lampung Timur yang lebih maju, makmur, dan sejahtera.

Pemalang,cyberSBI – Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dilaporkan ke Lapor Gub Jawa Tengah pada Jumat (21/2/2025) atas dugaan penyalahgunaan jabatan. Merespons laporan tersebut, Dewan Pengawas Perumda Tirta Mulia segera memberikan klarifikasi resmi pada Sabtu (22/2/2025).

Ketua Dewan Pengawas, Dr. Mohammad Sidik, memastikan bahwa seluruh pertanyaan serta pernyataan yang diajukan oleh pelapor telah ditangani secara resmi. Ia menegaskan bahwa kebijakan serta keputusan yang diambil oleh direksi selalu berada dalam pengawasan dan persetujuan Dewan Pengawas sebagai perwakilan Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Untuk menepis dugaan penyalahgunaan jabatan, Dr. Mohammad Sidik menjelaskan bahwa laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode 2020–2024 menunjukkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sudarsono pada tahun 2024 juga mengonfirmasi bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat.

"Setiap keputusan strategis perusahaan selalu mengikuti prosedur yang berlaku serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Kami berkomitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel," ujar Dr. Mohammad Sidik.

Pihak Perumda Tirta Mulia Pemalang bersama Dewan Pengawas juga menegaskan kesiapannya untuk terus bekerja sama dalam setiap proses kebijakan yang dijalankan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Jakarta, cyberSBI – Setelah munculnya dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina International, Menteri BUMN Erick Thohir berencana melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan ke depan.

"Kami akan melakukan review total di Pertamina untuk melihat langkah-langkah perbaikan yang bisa diterapkan. Banyak pihak membahas peran SKK Migas, Menteri ESDM, Menteri BUMN, serta pihak lain yang perlu kita konsolidasikan. Yang terpenting adalah mencari solusi, seperti yang selalu ditekankan Presiden RI, yakni perlunya komunikasi antarmenteri," ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (1/3) dikutip dari Antara.

Ia juga menyatakan bahwa dirinya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan bekerja sama dalam melakukan pemetaan dan mencari solusi terbaik bagi Pertamina.

"Insya Allah, saya dan Pak Bahlil bisa memberikan solusi. Kami akan memetakan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efisiensi. Saat ini ada holding dan subholding yang akan kita tinjau kembali, termasuk kemungkinan penggabungan perusahaan. Misalnya, apakah ada perusahaan yang perlu dimerger agar antara Kilang dan Patra Niaga tidak lagi melakukan pertukaran penjualan. Semua ini akan kita evaluasi sebagai bagian dari improvisasi," jelasnya.

Erick juga menegaskan bahwa Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghormati proses hukum dan mendukung Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menangani berbagai kasus korupsi, baik di lingkungan Kementerian BUMN maupun di perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.

Lebih lanjut, Erick mencontohkan bahwa kerja sama ini telah diterapkan dalam pengungkapan kasus korupsi di PT ASABRI (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Terkait penggantian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Erick menyatakan bahwa hal tersebut belum dibahas lebih lanjut dan masih menunggu konsultasi dengan Komisaris Utama. (rso)